Pemimpin Atau Penguasa Tidak Kebal Hukum Termasuk Kapitalis

Pemimpin Atau Penguasa Tidak Kebal Hukum Termasuk Kapitalis

Perkembangan informasi telah banyak mempengaruni khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Ada banyak media yang menjadi sumber-sumber informasi, di antaranya adalah televisi, radio, koran, majalah dan media jejaringan sosial. Di antara semua media yang ada, rata-rata manusia lebih menyukai media yang terhubung langsung dengan internet. Ini semata-mata terjadi karena setiap konsumen memiliki hak khusus mengendalikan langsung informasi seperti apa yang hendak diterimanya. Sedangkan untuk media elektronik non internet, seperti televisi dan radio: memiliki aliran informasi yang tidak bisa diatur-atur oleh penonton/ pendengar. Sebab semuanya telah direncanakan dengan baik oleh pihak manajemen media.

Bertambah banyaknya jumlah penduduk, bertambah pula orang-orang cerdas yang dipekerjakan oleh media besar maupun kecil. Masing-masing perusahaan memiliki visi dan misi sendiri yang pada dasarnya hendak membagikan informasi dan mencerdaskan seluruh elemen masyarakat. Hanya saja beberapa media yang tidak suka dengan stagnasi pekerjaan mencoba mencari-cari kasus baru untuk diwartakan kepada masyarakat. Padahal, bukan orang-orang yang bekerja di pers saja yang mengalami stagnasi atau pola pekerjaan yang berputar-putar, melainkan semua profesi juga mengalami hal serupa. Akibatnya, berita-berita yang ditampilkan pun rawan dengan salah sangka bagi mereka yang menganalisisnya, termasuk masyarakat yang berupaya memahaminya.

Ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang, melainkan sudah berlangsung dari zaman ke zaman sejak negeri kita dibentuk. Kami tidak akan membahas semuanya pada bagian ini, namun hanya yang berkaitan tentang informasi menyimpang yang erat hubungannya dengan pemimpin negeri. Kasus-kasus yang sesungguhnya tidak melibatkan mereka secara langsung. Hanya saja, ada orang-orang kepercayaan mereka yang terlibat di dalamnya. Sesuatu yang secara nalar bisa saja dihubungkan dengna orang-orang terkenal itu. Berita pembahasan yang awalnya panas lalu hilang begitu saja. Seolah lenyap ditelan waktu padahal melibatkan pelanggaran pidana/ perdata yang sangat besar.

Kita mulai di awal-awal tentang kasus yang sangat besar seputar G30S PKI. Suatu kejadian yang katanya, pernah berlangsung di akhir pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ada isu yang mengatakan bahwa akan timbul pemberontakan yang ditengarai oleh para Jendral dalam pemerintahan. Tetapi entah bagaimana ceritanya justru mereka yang dianggap memberontak itulah yang dihakimi oleh pemberontak (PKI). Kisah yang sangat membingungkan, semakin dibahas, makin banyak spekulasi yang muncul dan makin menakutkan. Sebab menurut informasi, hanya pelaku pembantaian di malam itulah yang dihukum berat dalam pengadilan militer. Sedangkan dalang yang memberi instruksi terhadap pelakut tidak diseret dipengadilan militer. Herannya bahkan dunia yang pada saat itu memiliki PBB tidak berani meminta pertanggung jawaban kedua pemimpin (orde lama, baik yang orde baru) di masa itu.

Desas-desus di masa itu sangat hangat dibicarakan dan sangat banyak spekulasi yang muncul seputar otoriterisme dan kediktatoran pemerintah. Bahkan ada pula informasi yang menyebutkan bahwa orang-orang di sana dijebloskan ke dalam penjara dan kelompok masyarakat di sini dianiaya, bahkan dijatuhi hukuman mati. Padahal semuanya itu adalah hoax: kebohongan yang dibuat-buat media agar masyarakat takut dengan pemerintah. Agar masyarakat tidak ada yang berani menentang kedikjayaan pemerintah. Agar Aktivis yang kritis diam dan berhentik mengkritik kebobrokan pemerintah. Agar sosialis berhenti menuntut keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Mungkin masih banyak kasus-kasus serupa lainnya yang melibatkan orang kepercayaan petinggi negeri. Tetapi kami masih setengah baya dan belum mampu mencakup semuanya. Hanya beberapa kasus serupa yang kami ketahui seperti tentang kasus BLBI di zaman pemerintahan Presiden Megawati. Suatu kasus yang sangat dekat dengan orang-orang penting dalam pemerintahan. Bahkan seorang analis yang berpikiran maju dapat memperkirakan bahwa Presiden telah terlibat dalam kasus besar tersebut. Tetapi semuanya raib: hilang dilarikan pelaku ke luar negeri dan kasus itu pun berlalu tanpa hasil memuaskan. Spekulasi terus berkembang dimana timbul pertanyaan tentang siapa yang memberi izin kepadanya untuk mendapatkan dana sebanyak itu? Mengapa penguasa yang memberinya dana tersebut tidak disidangkan dan tidak turut dihukum berat?

Kasus yang melibatkan orang-orang penting dalam pemerintahan ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan pemerintah. Hakim seolah-olah hanya berani menyeret pelakunya dan tidak berani memanggil penguasa/ petinggi pemerintah yang memberi izin dan mencairkan dana yang mencapai triliunan tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa berkuasanya seorang petinggi pemerintah sekelas menteri dan presiden. Mereka seolah-olah tidak tersentuh hukum dan tidak bisa dipanggil oleh hakim untuk dimintai pertanggungjawabannya. Padahal kasus-kasus tersebut adalah hoax – kebohongan yang dibesar-besarkan untuk menunjukkan betapa berkuasanya pemerintah. Seolah mereka bisa melalang buana melakukan kejahan tanpa tersentuh hukum sama-sekali.

Sama halnya tentang kasus Bank Century yang melibatkan orang penting di zaman pemerintahan Presiden SBY. Kasus ini bahkan langsung melibatkan petinggi negeri yaitu Wakil Presiden Budiono karena menjabat sebagai sebagai Menteri Keuangan saat pelanggaran berlangsung. Seperti kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan petinggi negeri, berita ini pun menguap tanpa hasil yang memuaskan. Seharusnya, bukan hanya menteri keuangan, presiden sendiri pun dapat dituntut pertanggungjawabannya atas kasus tersebut. Seolah-olah tidak ada yang berani melakukannya atau lebih tepatnya semua itu karena pada dasarnya kasus tersebut adalah kepura-puraan belaka. Berita yang digembar-gemborkan agar stetement masyarakat kepada pemerintah terkesan sewenang-wenang dan kebal hukum.

Ada banyak kasus lainnya namun tidak akan kami bahas lagi sebab semuanya memiliki pola yang sama. Kejadian yang melibatkan pihak swasta yang menyeret petinggi pementah. Peristiwa yang secara logika bisa menjebloskan banyak orang ke penjara namun terdengar ramah terhadap para pemimpin negeri. Seakan-akan pejabat sekelas presiden merupakan pihak yang kebal hukum. Atau lebih tepatnya, ada rasa sungkan dari pihak pengadilan untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban. Seperti lembaga yang kehilangan integritas dan ketegasannya akibat mengabaikan keadilan. Terkesan hanya menjaga warisan budaya pemerintah sebelumnya yang enggan memanggil presiden di ruang-ruang sidang yang sudah sepatutnya.

Kebiasaan memperlakukan presiden dengan istimewa sudah terjadi sejak peristiwa G30S PKI. Seolah yang namanya junjungan tertinggi, tidak layak diperhadapkan di pengadilan. Sesuatu yang digembar-gemborkan dilakukan demi menjaga nama baik bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin ini upaya untuk mendewakan orang-orang tertentu di dalam pemerintahan. Dimana upaya ini memang terbukti lewat gaji presiden yang nilainya di atas gaji siapapun di seantero negeri. Akibatnya, orang-orang di bawahnya menentukan nilai pendapatannya sendiri di atas pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia. Ketidakadilan yang terjadi berkembang sampai ke bawah, sampai ke daerah-daerah yang menciptakan kelas sosial berdasarkan profesi. Semakin dekat suatu profesi dengan pemerintahan maka semakin tinggi strata sosialnya, semakin kaya raya hidupnya dari penduduk biasa.

Jika kita gali lebih dalam, kenyataannya tidaklah demikian. Ada banyak kejanggalan dan keanehan yang membingungkan dari kasus yang melibatkan pemimpin tertinggi. Pelajarilah baik-baik maka anda pasti menemukan celah yang penuh kebohongan. Artinya, presiden di zamannya tidak dipanggil dan disidangkan dalam semua kasus tersebut karena memang kasus itu tidak benar-benar terjadi. Itu hanyalah isu, semacam buah bibir/ humor/ hoax yang berkembang dikalangan wartawan lalu difilmkan dalam sandiwara separuh nyata untuk meyakinkan berbagai kalangan. Rangkaian cerita penuh mitos ini semata-mata demi menguatkan alasan tidak dipanggilnya presiden terdahulu karena telah membunuh banyak jendral dan memusnahkan komunis. Mereka mengambil kebanggaan dari kekejaman bohong demi menakut-nakuti  pihak yang mencoba mengoreksi/ mengkritik pemerintah. Simak juga, G30S PKI adalah Hoax.

Kesimpulan

Mustahil pemerintah menghibahkan dolar kepada bank swasta, pastinya pinjaman yang diberikan berupa uang rupiah. Emang rupiah laku di luar negeri? Bukankan kalau uang tersebut hendak dibelanjakan harus ditukar dulu di bank asing yang dapat dipantau oleh menteri luar negeri. Jadi, siapa pun yang membawa lari rupiah dalam jumlah besar ke luar negeri pasti dapat dilacak dan ditangkap oleh pemerintah. Tetapi kasus yang melibatkan perbangkan di negeri lenyap begitu saja (tanpa penyelesaian yang jelas).

Menjadi presiden, kepala daerah, anggota dewan dan pengusaha kaya raya merupakan posisi idaman dimana-mana. Sebab profesi dan posisi yang berhubungan langsung dengan kekuasaan yang merupakan lahan subur memanen lebih banyak rupiah yang nilainya fantastis. Ada usaha kapitalis untuk mempertahankan budaya sistem kerja yang tidak adil dengan cara mendewakan kalangan atas. Seolah-olah orang yang sudah menjadi presiden, kepala daerah, anggota dewan dan pengusaha sukses menjadi kebal hukum. Bahkan hakim yang paling berwibawa sekali pun terkesan tidak berani membuat surat panggilan. Padahal duduk perkaranya tidaklah seperti yang digaungkan media populer. Sebab sesungguhnya perkara yang melibatkan para pembesar negeri tidak pernah terjadi. Semuanya itu hanyalah kepura-puraan untuk meramaikan kancah pemerintahan yang sedang lesu dalam pola kerja yang stagnan. Hasil kreativitas menyimpang insan pers cerdas untuk membuat lembaganya seolah-olah berjaya di antara masyarakat. Keadaan tersebut bukan kebal hukum melainkan tidak dihukum karena kasusnya hanya kabar burung.

Salam, Kejahatan bohongan
adalah mitos yang dimanfaatkan
kalangan tertentu untuk
menakut-nakuti yang lainnya
demi keuntungan pribadi
agar kelompoknya
lebih unggul
ditinggikan di antara
masyarakat
!

Mohon Kritik & Saran, ini hanya perumpamaan tanpa editor: Anda mengoreksi tulisan ini artinya lebih cerdas dari kami, Selamat!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.