Parameter Kehidupan Manusia Dan Pencapaian Keadilan Sosial

Parameter Kehidupan Manusia Dan Pencapaian Keadilan Sosial

Dahulu kala ketika manusia belum mengenal arti sebuah tolak ukur, masing-masing pribadi menilai sesuatu berdasarkan pemahamannya sendiri. Penilaian sendiri-sendiri jelas menimbulkan banyak sekali perbedaan di dalam masyarakat. Ini bisa dimaklumi oleh beberapa orang tetapi kebanyakan menganggapnya sebagai pertentangan yang perlu dibuktikan. Adu kekuatan mendahului pembenaran sesuatu; hanya orang yang benar-benar hebatlah yang keluar sebagai pemenang dan diikuti oleh seluruh rakyat. Selama orang kuat tersebut hidup maka yang digunakan adalah tolak ukur yang ditetapkannya. Akan tetapi, begitu dia tiada maka kuasa terhadap tolak ukur kembali diperebutkan dan pemenanglah yang diikuti.

Tolak ukur yang berubah-ubah berdasarkan kepemimpinan yang berkuasa membuat situasi dalam masyarakat tidak stabil. Terlebih lagi kalau yang berkuasa suka mengubah-ngubah aturannya demi kepentingan diri sendiri. Apa yang menguntungkan bagi dirinya dan keluarganya, itulah yang digunakan. Seperti ungkapan yang berbunyi: “semua yang dikatakan pemimpin adalah benar, pemimpin tidak pernah salah dan setiap perkataannya adalah peraturan.” Zaman penguasa gelap seperti ini tidak bertahan lama karena ada orang-orang yang dirugikan akibat peraturan yang tidak konsisten. Penalaran manusia seperti bangkit di tengah kesewenang-wenangan orang lain. Ada yang mulai menyadari bahwa hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan serta kerugian yang dialami tidak sepantasnya diderita.

Beruntunglah kita, masyarakat masa kini yang telah diedukasi dengan baik lewat ajaran firman Tuhan. Berisi aturan-aturan sederhana dalam kehidupan yang bisa dikembangkan menjadi aturan lainnya menurut bidang kehidupan masing-masing manusia. Aturan firman sifatnya universal yang berlaku dimanapun dan kapan pun. Digunakan dalam skala besar yang berhubungan dengan sikap-sikap umum selama hidup di bumi. Akan tetapi, firman memberi ruang gerak yang cukup agar manusia menentukan sikapnya sendiri dalam hal-hal kecil. Hal-hal kecil inilah yang menimbulkan perbedaan sederhana seputar sikap manusia menurut budaya yang dimiliki oleh masing-masing orang.

Jika dahulu hanya pemimpin dan orang-orang tertentu saja yang dapat memahami suatu aturan, tidak demikian di zaman sekarang. Sebab otak manusia sudah berkembang dan sudah mengetahui dengan pasti apa yang menjadi tolak ukur dari sikap-sikap yang ditempuh selama hidupnya. Apa lagi yang menjadi tolak ukur kehidupan kalau bukan kasih yang sejati seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (bnd. Markus 30-31). Inilah dua hukum dasar yang menjadi puncak dari semua hukum yang ada. Jika ada aturan yang bertentangan dengan kedua hukum ini, bisa dianggap kurang benar atau bahkan menyimpang sama sekali.

Zaman sekarang, tidak ada seorang pun yang tidak dapat memahami maksud dari ke dua hukum tersebut kecuali orang yang belum pernah mendengar firman dan anak-anak. Ada nafas Tuhan dalam hidup kita: suara hati yang perlu diikuti dan dipuja-puji hingga memberi ketenteraman serta kebahagiaan sepanjang waktu. Seseorang bisa dengan mudah mempertimbangkan sikapnya terhadap orang lain dengan melakukannya terlebih dahulu kepada diri sendiri. Jika menurut dirinya sendiri hal tersebut sakit maka sangat diajnurkan bila hal tersebut tidak dilakukan kepada orang lain. Sebab dalam diri manusia, ada hasrat yang kuat untuk sama dengan orang lain. Walaupun hal tersebut tidak mungkin dilakukan 100% namun tetap saja ada upaya untuk menyama-nyamakan diri meniru orang lain.

Pada bagian inilah kehidupan kita agak bermasalah. Sayangnya, itu bukan baru terjadi sekarang melainkan telah berlangsung selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun yang lalu. Artinya, ketidakadilan yang terjadi sekarang ini merupakan wujud dari penyimpangan sistem di masa lalu. Tidak ada orang yang bisa kita salahkan, hanya saja ada kerinduan agar para pemimpin kita mengubah hal tersebut. Sesungguhnya ketidakadilan tersebut berawal dari upaya pemerintah untuk memisahkan dirinya dari masyarakat luas. Sedang kelompok masyarakat yang berkembang juga memisahkan dirinya dari rakyat banyak dan menyebut diri sebagai kaum swasta. Akibatnya, rakyat jelata yang tidak termasuk dalam kumpulan pemerintah dan berada diluar organisasi swasta hanya mendapat sumber daya apa adanya untuk makan dan minum saja. Keadaan ini membuat masyarakat tertinggal semakin tidak berkembang dimana mereka kebanyakan tidak mengenal teknologi.

Harus kita akui bahwa pemerintah dan swasta merasa diri paling pantas digaji tinggi karena mereka lebih banyak dan lebih lama bekerja. Ini adalah alibi terkuat koorporasi ketika keadilan dipertanyakan di muka hukum. Hanya saja, yang kita kehendaki dari pemerintah adalah ada usaha untuk mengorganisir masyarakat profesi lainnya yang tersebar di seluruh negeri. Sangat dimungkinkan, bila semua orang dapat diorganisir dalam satu sistem maka daya kerjanya dan waktu kerjanya pasti bisa dikoreksi. Tentu saja, ini tidak sesederhana yang kami katakan. Sistem butuh banyak hal untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Salah satunya adalah sistem informasi publik yang terintegrasi dari pusat ke daerah. Memang begitulah hidup: berat melakukan yang benar tetapi sangat mudah melakukan apa yang kurang benar.

Apa yang dilakukan pemerintah dan swasta memang masuk akal. Parameter yang mereka gunakan logis karena upah yang sebanding dengan banyak dan lamanya bekerja. Akan tetapi, kembali lagi pada aturan puncak universal dalam kehidupan manusia: “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Demikian juga ada aturan puncak secara nasional: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pemerintah perlu mengusahakan pencapaian dari peraturan tersebut agar hati tidak mengganjal karena kita menyimpang dari tanggung jawab yang diberikan rakyat. Untuk mewujudkan itu, memang tidak instan tetapi pemerintah harus mengusahakannya mulai dari sekarang yang dimulai dengan mengeluarkan undang-undang seputar hal-hal tersebut. Inilah tanggung jawab moral menjadi orang cerdas agar pintarnya kita bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk semua orang.

Selain hukum Tuhan yang diyakini oleh agama masing-masing dan hukum negara, dimana semuanya itu tertulis jelas dalam kitabnya masing-masing. Ada juga hukum yang tidak tertulis dalam kitab manapun namun dilakukan secara kontinu dalam masyarakat. Di antaranya adalah hukum adat, kesopanan, kesantunan (keramahan), tenggang rasa dan toleransi. Biasanya hukum ini berbeda-beda untuk setiap daerah dan bahkan pelaksanaannya pun bisa berbeda untuk setiap orang. Keadaan ini lebih dikenal dengan keanekaragaman budaya dalam negeri. Semua parameter yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis adalah alat ukur untuk menentukan apa yang pantas untuk dilakukan dan apa yang layak untuk dikatakan. Di sisi lain, aturan-aturan tersebut juga merupakan alat penyering saat kita menyimak berbagai informasi yang tersedia.

Kesimpulan

Adil sih adil tetapi tidak sampai di situ saja sebab keadilan adalah amanat Tuhan dan amanat Pancasila yang telah dibebankan kepada pemerintah. Sebab mereka yang belum mendapatkan sumber daya yang layak hidup dalam keterbelakangan, buta teknologi dan tidak bisa menikmati apa yang disajikan oleh sistem. Tolong jangan katakan bahwa itu salah mereka sendiri, sebab pemerintah ada untuk mengayomi, melindungi dan menuntun orang-orang tersebut kepada pembaharuan hidup yang lebih maju.

Jangan marah karena pihak pemerintah dan swasta kaya raya karena mereka merasa bekerja lebih. Hanya saja, perlu ada tanggung jawab moral karena pemerintah adalah pelaksana amanat Pancasila. Terwujudnya keadilan sosial perlu direncanakan dan diusahkan mulai dari sekarang yang diawali dengan menerbitkan undang-undang tentang kesetaraan sumber daya.

Sandiwara Untuk Masyarakat Luas Wong Deso

Secara umum ada dua parameter kehidupan manusia: aturan Tuhan dan aturan negara. Pada hakekatnya, peraturan negara terinspirasi dari peraturan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Pemerintah sudah menerapkan aturan yang logis untuk seluruh masyarakat. Hanya saja ada satu titik yang masih belum diusahakan pemerintah yaitu seputar keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Memang kesannya adil bila punya gaji lebih besar karena kerjanya banyak dan lama dari siapa pun. Tetapi, perlu disadari bahwa masyarakat biasa juga bisa dikondisikan untuk melakukan hal yang serupa selama mereka terdidik, dilatih dan terorganisir dari ujung ke ujung sampai ke pelosok daerah. Ini memang tidak mudah tetapi “dimana ada niat di situ ada jalan.” Butuh infrastruktur yang lebih berkembang untuk mewujudkan semuanya itu. Salah satu yang mendadak dibutuhkan manusia yang berkeadilan adalah smartphone yang menghubungkannya dengan wawasan dan ilmu pengetahuan yang memadai. Karena dengan teknologi tersebut siapapun, baik jauh maupun dekat; bisa dididik, dilatih, diorganisir dan diatur kinerjanya oleh sistem.

Salam, Keadaan memang
sudah adil namun
belum semuanya.
Mudah-mudahan
di masa depan
semuanya terangkum
dalam skala
keadilan nasional
!

Mohon Kritik & Saran, ini hanya perumpamaan tanpa editor: Anda mengoreksi tulisan ini artinya lebih cerdas dari kami, Selamat!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.